Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima melakukan Aksi Selebaran dalam menyikapi 2 Tahun kepemimpinan SBY-Boediono (20/10/2011), massa aksi yang start dari kampus STKIP Bima ini tiba di perempatan Gunung Dua sekitar pukul 10 pagi. Dalam aksinya massa aksi selain membagi selebaran, massa aksi yang dipimpin oleh Korlap Muhaimin yang menjabat sebagai Ketua cabang dan Humas Randy, melakukan orasi secara bergantian untuk menguraikan lebih jelas tuntutannya seperti yang tertera dalam selebaran, diantaranya seorang wanita yang bernama Nur Doank menjelaskan dalam orasinya bebarapa kegagalan 2 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, menurutnya sudah tidak terhitung lagi banyaknya Undang-undang Anti Rakyat yang sudah dicetak oleh Negara, diantaranya ada 2 Undang-Undang yang sangat krusial keberadaannya, yaitu RUU Perguruan Tinggi dan UU Intelijen. RUU Perguruan Tinggi lahir sebagai pengganti UU BHP yang tiada bedanya mengarah pada Kapitalisasi Pendidikan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan Negara Kapitalisme, sedangkan UU Intelijen merupakan ancaman bagi Gerakan Rakyat yang Anti Pemerintah yang Kapitalistik. Korlap menambahkan ada beberapa pasal yang sangat berbahaya dalam UU Intelijen yang berkaitan dengan adanya Penangkapan rahasia (penculikan) dan diinterogasi selama 7 x 24 Jam ketika sudah ada kecurigaan dari Badan Intelijen Negara terhadap individu maupun kelompok yang dinilai akan menggangu keamanan nasional, maka keamanan dan keselamatan individu yang ditangkap tidak terjamin selama 7 x 24 Jam pada tempat yang tidak diketahui. Setelah lama melakukan orasi secara bergantian, sekitar pukul 12 siang Nur Doank membacakan selebaran yang memuat Pernyataan Sikap aksi mereka. Berikut ini isi selebaran aksinya :
SERIKAT MAHASISWA INDONESIACabang Bima
Indonesian Student Union
Alamat : Jl. Pierre Tendean – Mande – Kel. Mande II - Kec. Mpunda Kota Bima
Akta Pendirian : No.11/ VIII/ 2010
Email : smi_bima@yahoo.com Blog : kppsmi.wordpress.com
S M I Phone : 081237498007
2 Tahun SBY-Boediono (Kabinet Indonesia Bersatu jilid II)
“Dibawah Sistem Kapitalisme, Rezim SBY-Budiono Dan Elit Politik Borjuasi
Telah Gagal Dalam Mensejahterakan Rakyat”
Tepat pada tanggal 20 Oktober 2011 rezim SBY-Boediono telah berkuasa selama 2 tahun dengan mazhab neoliberalismenya. Selama berkuasa dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, SBY-Boediono telah memperparah kondisi kemiskinan dengan menghancurkan tenaga-tenaga produktif rakyat. Hal itu dapat dilihat dari setiap regulasi dan kinerja buruk di berbagai bidang kehidupan rakyat.
Sistem Kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Boediono untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Sistem kapitalisme dengan segala nilai dan prakteknya hanya memberikan keleluasaan bagi kelas borjuasi untuk mengeksploitasi rakyat. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan dan kemiskinan. Dan krisis kapitalisme yang masih terjadi samapai sekarang ini, telah menunjukan rapuh dan usangnya sistem kapitalisme.
Kapitalisasi Pendidikan adalah Jalan Kehancuran
Perjuangan rakyat Indonesia melawan praktek-praktek kapitalisasi pendidikan adalah suatu keharusan, sebagaimana konstitusi Republik Indonesia menegaskan “bahwa Negara mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dasar inilah sebagai pijak warga negara untuk terus berjuang melawan praktek pencarian keuntungan atau disorientasi oleh institusi ataupun lembaga pendidikan di Indonesia. Dampak dari pencarian keuntungan sebuah lembaga pendidikan adalah penurunan jumlah peserta didik diseluruh tingkatan, pergeseran mutu, kualitas, dan orientasi pendidikan.
Syarat dari sebuah praktek “Kapitalisasi Pendidikan” adalah adanya proses “Liberalisasi” dan “Privatisasi” dalam dunia pendidikan. Proses liberalisasi telah dimulai sejak munculnya kesepakatan dalam World Trade Organization (WTO) untuk melakukan liberalisasi seluas-luasnya dalam bidang pendidikan yang dikategorikan sebagai sebuah jasa dalam perdagangan dunia, untuk kemudian memudahkan para pemilik modal (investor) agar menanamkan modalnya dalam usaha pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mendukung pelaksanaan kapitalisasi pendidikan adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang dinilai oleh sebagian besar warga Negara Indonesia erat dengan praktek kapitalisasi pendidikan melalui segala bentuk protes, yang kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP. Bahwa dengan adanya keputusan MK tersebut, bukanlah secara langsung menghentikan segala praktek kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Inilah sebuah catatan penting bagi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat, bahwa perjuangan melawan kapitalisasi pendidikan belum usai dan padam.
Rezim borjuasi SBY-Boediono hendak meliberalisasikan secara total dengan adanya RUU Perguruan Tinggi. RUU PT tidak lain adalah pengganti dari UU BHP sebagai skema kapitalisasi pendidikan. Totalisasi ini jelas akan mengancam kepentingan rakyat terhadap pendidikan. Pendidikan akan menjadi barang yang mahal bagi rakyat. Hal ini jelas membuktikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) melepas tanggungjawab terhadap Pendidikan Nasional.
Dan disahkan UU intelijen pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh rezim borjuasi akan berdampak pada kriminalisasi gerakan rakyat, baik buruh, petani, kaum miskin kota maupun gerakan mahasiswa. UU ini merupakan alat pengaman bagi keleluasaan rezim borjuasi dan kelas pemodal untuk mengeksploitasi dan menindas rakyat.
Atas Kondisi Objektif tersebut, kami atas Nama Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap :
“DIBAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO DAN ELIT POLITIK BORJUASI
TELAH GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT”
Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:
1. Program Reforma Agraria Sejati
2. Program Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
3. Program Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat
4. Program Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan
Ttd
Serikat Mahasiswa Indonesia – Cabang Bima
Setelah membacakannya, massa aksi dengan teratur membubarkan askinya.
